PATROLI TV | JAKARTA — Gugurnya prajurit Tentara Nasional Indonesia dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di Lebanon Selatan semestinya tidak hanya dibaca sebagai kabar duka. Peristiwa ini adalah alarm keras bahwa lanskap konflik global telah berubah, sementara cara kita meresponsnya masih tertinggal.
Selama ini, Indonesia berdiri di atas prinsip politik luar negeri “bebas aktif”, sebuah doktrin yang menempatkan Indonesia tidak terikat pada blok kekuatan mana pun, namun tetap berperan dalam menjaga perdamaian dunia melalui mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Dalam praktiknya, kehadiran pasukan Indonesia di berbagai misi perdamaian sering dipandang sebagai simbol komitmen moral sekaligus posisi strategis di panggung internasional. Namun kini, pertanyaan mendasar mengemuka: apakah konsep netralitas masih memiliki daya lindung dalam konflik modern?
Di Lebanon Selatan, jawabannya semakin kabur.
Ketegangan antara Israel Defense Forces (IDF) dan Hezbollah telah berkembang menjadi konflik berlapis yang melibatkan aktor negara dan non-negara, dengan eskalasi yang sulit diprediksi. Dalam situasi seperti ini, posisi “netral” tidak otomatis berarti “aman”. Bahkan, dalam banyak kasus, justru menempatkan pasukan penjaga perdamaian di ruang paling rentan.
Insiden yang menimpa prajurit Indonesia menjadi bukti bahwa pasukan penjaga perdamaian kini berada di wilayah abu-abu: tidak menjadi bagian dari pertempuran, tetapi juga tidak sepenuhnya terlindungi darinya.
Mereka hadir membawa mandat damai, namun berdiri di tengah realitas konflik yang semakin brutal dan tanpa batas.
Di titik ini, persoalannya tidak lagi semata tentang risiko operasional. Ia menyentuh dimensi yang lebih dalam: martabat bangsa.
Setiap prajurit yang dikirim ke luar negeri tidak hanya membawa seragam, tetapi juga membawa nama Indonesia. Mereka adalah representasi negara, wajah dari komitmen, kehormatan, dan kedaulatan.
Ketika mereka gugur dalam situasi yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa, tetapi juga kredibilitas negara dalam melindungi simbol kehormatannya sendiri.
Pandangan kritis ini ditegaskan oleh Fredi Moses Ulemlem,pada senin 30/3/2026 yang menilai bahwa keterlibatan Indonesia dalam misi internasional tidak boleh berhenti pada level simbolik.
Menurut Fredi, negara harus berpijak pada kalkulasi strategis yang matang sebelum mengirimkan pasukan ke wilayah konflik.
> “Kontribusi Indonesia dalam misi perdamaian dunia tidak boleh sekadar menjaga citra global. Harus ada perhitungan risiko yang komprehensif. Jika tidak, prajurit kita berpotensi ditempatkan dalam situasi yang tidak sepenuhnya terlindungi,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa perubahan karakter konflik global, yang kini lebih cair, asimetris, dan melibatkan banyak aktor, menuntut perubahan cara pandang negara.
> “Netralitas hari ini tidak lagi cukup sebagai tameng. Tanpa dukungan strategi, teknologi, dan mitigasi risiko yang kuat, netralitas justru bisa menjadi posisi paling rawan,” lanjut Fredi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap prajurit yang dikirim ke luar negeri.
> “Ini bukan hanya soal tugas internasional, tetapi soal tanggung jawab negara terhadap warganya sendiri. Keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama, bukan konsekuensi yang diterima belakangan,” ujarnya.
Sayangnya, respons negara hingga kini masih cenderung mengikuti pola lama: mengecam, menyampaikan duka, dan mendorong investigasi internasional.
Langkah-langkah tersebut penting, tetapi belum cukup. Semuanya bersifat reaktif, hadir setelah risiko berubah menjadi korban.
Padahal, eskalasi konflik di kawasan tersebut bukanlah peristiwa mendadak. Tensi telah meningkat dalam beberapa waktu terakhir, memberikan sinyal jelas bahwa risiko terhadap pasukan penjaga perdamaian ikut meningkat.
Dalam konteks ini, yang dibutuhkan bukan sekadar respons diplomatik, melainkan evaluasi strategis menyeluruh.
Pertama, pemerintah perlu meninjau ulang keterlibatan Indonesia dalam misi perdamaian di wilayah dengan eskalasi tinggi. Kontribusi global memang penting, tetapi tidak boleh mengorbankan prinsip dasar: negara wajib memastikan perlindungan maksimal bagi setiap prajurit.
Kedua, transparansi kepada publik harus diperkuat. Selama ini, narasi lebih banyak menonjolkan aspek pengabdian dan kehormatan, tanpa keseimbangan pada realitas risiko. Akibatnya, setiap insiden selalu terasa sebagai kejutan, bukan konsekuensi yang telah diperhitungkan.
Ketiga, penguatan sistem perlindungan di lapangan harus menjadi prioritas. Dalam konflik modern yang dinamis, pendekatan keamanan konvensional tidak lagi memadai. Adaptasi taktik, pemanfaatan teknologi, dan penguatan koordinasi internasional menjadi keharusan.
Lebih dari itu, negara perlu menempatkan keselamatan prajurit sebagai bagian dari harga diri nasional.
Martabat bangsa tidak hanya diukur dari seberapa aktif Indonesia di panggung global, tetapi juga dari seberapa serius negara menjaga mereka yang membawa nama Indonesia ke wilayah paling berisiko.
Gugurnya prajurit TNI di Lebanon harus menjadi momentum refleksi yang jujur.
Bahwa dalam dunia yang semakin tidak pasti, netralitas tidak cukup berdiri sebagai prinsip. Ia harus ditopang oleh strategi, kesiapan, dan keberanian untuk mengevaluasi diri.
Tanpa itu, kontribusi terhadap perdamaian dunia berisiko berubah menjadi keterlibatan dalam konflik yang tidak sepenuhnya kita kendalikan.
Dan pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa prajurit, tetapi juga martabat bangsa yang mereka wakili. (*)
